Kemandirian Pesantren Expo mengawali rangkaian Musabaqah Qiroatul Kutub Nasional (MQKN) ke-7 tahun 2023 di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur.
Expo ini menampilkan produk-produk unggulan pesantren dari seluruh Indonesia. Sebanyak 40 stand pameran menghadirkan berbagai produk pesantren yang dihasilkan oleh para santri.
Mulai dari batik, makanan ringan, kerajinan tangan, buku, obat herbal, hingga baju. Ada juga aplikasi kasir yang dibuat oleh santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Umar Zayyadi, Pamekasan, Jawa Timur.
Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) UP Ditjen Pendidikan Islam, Hilda Ainissyfa Ramdhani mengatakan pameran ini diharapkan menjadi wadah yang mempertemukan pelanggan dengan produk-produk yang telah dihasilkan oleh pesantren maupun Dekranasda.
“Ini juga bisa menjadi sarana pesantren untuk belajar praktek usaha dari dunia usaha. Lebih dari itu, forum ini juga bisa menjadi sarana dunia usaha untuk lebih mengenal Pesantren,” kata Hilda Ainissyfa Ramdhani saat pembukaan Kemandirian Pesantren Expo, Selasa (11/7/2023).
“Sinergi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) menjadi penguat usaha-usaha pesantren untuk lebih dalam mengembangkan usaha di daerah,” sambungnya.
Hadir dalam pembukaan Kemandirian Pesantren Expo 2023, Ketua Dekranasda sekaligus Pembina Dharma Wanita Kabupaten Lamongan, Anis Kartika Yuhronur, Ketua Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UP Ditjen Pendidikan Islam, Hastin Waryono dan pimpinan serta perwakilan pondok pesantren.
Menurut Hilda Kemandirian Pesantren menjadi strategis dan realistis lantaran pesantren memiliki SDM yang melimpah. “Jumlah santri saat ini tercatat mencapai 4,7 juta santri yang tersebar di 39.216 pesantren di seluruh Indonesia. Ini adalah pasar besar bagi penguatan ekonomi pesantren,” tutur Hilda.
Ia menambahkan seiring penguatan SDM pesantren, kepercayaan dunia usaha juga makin terbuka.
“Beragam sinergi telah diinisiasi. Keterlibatan dunia usaha paling tidak diwujudkan dalam tiga hal,” ujarnya.
Pertama, dunia usaha menjadi bapak asuh bagi unit usaha di pesantren dalam bentuk peningkatan kapasitas manajemen, dan sumber daya manusia, serta kerjasama bisnis yang saling menguntungkan.
Kedua dunia usaha membantu percepatan pengembangan ekosistem bisnis berbasis digital di pesantren.
Ketiga, kolaborasi pesantren dan dunia usaha dalam pengembangan bisnis dan produk halal di Indonesia. Ini juga yang terus dikembangkan Kementerian Agama melalui program prioritas Kemandirian Pesantren.
“Pemerintah juga berkomitmen membentuk Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPes). Tahun 2021, sebanyak 105 pesantren yang kami berikan Bantuan Inkubasi Bisnis telah melahirkan sebanyak 38 BUMPes,” katanya.
Tahun 2022 lanjut Hilda Ainissyfa Ramdhani, kurang lebih ada 504 pesantren yang kami berikan Bantuan Inkubasi Bisnis dan tercatat sudah ada lebih kurang 87 BUMPes yang telah didirikan.
Total pesantren penerima Bantuan Inkubasi Bisnis tahun 2021 dan 2022 sebanyak 609 pesantren. Tercatat pula, terlah berdiri 125 BUMPes yang merupakan cikal bakal penguatan ekonomi pesantren buah dari kebijakan Menteri Agama RI Gus Yaqut Cholil Qoumas.
“Program ini akan terus dikembangkan di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Rencananya sesuai dengan Peta Jalan Kemandirian Pesantren, untuk tahun 2023 ini, pesantren penerima Bantuan Inkubasi Bisnis direncanakan sebanyak 1.500 pesantren. Beberapa BUMPes dan Pesantren Penerima Bantuan bahkan ikut pada pameran hari ini,” ungkap Hilda.(fia/rls)
